3 Hal yang penting disoroti dari kasus @ulinnyusron

“Media sosial berawal dari pikiran, lalu jari-jari adalah penentu paling akhir

Di media sosial, viral sebuah video berdurasi 45 detik yang memperlihatkan seorang laki-laki mengucapkan acaman akan memenggal leher Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Dari Poso ni, siap penggal kepalanya Jokowi,” begitu ucap laki-laki tersebut seraya mengacungkan jari telunjuk ke atas.

Pernyataan laki-laki itu disambut teriakan takbir seorang perempuan yang merekam video tersebut. Pada video tersebut juga tertangkap ada bangunan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta. Oleh sebab itu, diduga video tersebut direkam pada aksi unjuk rasa di depan Bawaslu pada Jumat, 9 Mei 2019.

Video tersebut dengan cepat di retwit atau diunggah ulang oleh akun-akun dengan jumlah pengikut yang banyak dan menjadi viral. Laki-laki dalam video tersebut pun menjadi buronan. Warganet pun bergerak mencari identitas pelaku.

Salah satu akun yang mencari identitas pelaku adalah Ulin Yusron (@ulinyusron), seorang pendukung dan simpatisan Presiden Jokowi. Ia pun sempat mengunggah data pribadi 2 orang yang ia duga sebagai laki-laki dalam video, yaitu atas nama Cep Yanto dan Dheva Suprayoga.

Sumber: Google

Data pribadi yang diunggah di Twitter antara lain: foto, NIK, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, agama, serta alamat lengkap sesuai KTP. Belakangan, Dheva Suprayogatelah melakukan klarifikasi bahwa itu bukan dirinya.

Masyarakat anti fitnah Indonesia atau Mafindo (@TurnBackHoaks) telah merilis penjelasan terkait twit Ulin  di link ini https://turnbackhoax.id/2019/05/11/salah-atas-nama-dheva-suprayoga/

Pada 12 Mei 2019, kepolisian menangkap pelaku asli yang ternyata berinisial HS di Bogor. Kepolisian juga tak lupa mengkonfirmasi bahwa 2 nama yang diduga oleh oleh Ulin bukan pelaku yang diamankan.

Terkait peristiwa yang melibatkan media sosial tersebut, ada 3 isu dasar yang penting disoroti.

1. Regulasi Perlindungan Data Pribadi, Lemah!

Data pribadi lengkap yang disebarkan Ulin pada akun Twitternya perlu dipertanyakan sumbernya. Beberapa pihak menyebutkan bahwa sumber data adalah situs Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), www.dukcapil.kemendagri.go.id.

Situs tersebut dicurigai sebagai sumber karena memang sejak 2016 telah dibuka layanan cek KTP melalui website tersbut utnuk memastikan data dalam KTP sudah sesuai. Namun hal tersebut belum bisa dipastikan.

Ketidakpastian tersebut menimbulkan keresahan di kalangan pengguna media sosial karena banyak yang ragu akan keamanan identitas mereka. Terbukti dengan Ulin yang dengan mudah menemukan data lengkap orang yang tidak dikenal.

Pada wawancara dengan Tirto.id,  peneliti ICT Watch, organisasi yang fokus pada isu perlindungan data pribadi dan literasi digital, Indriyatno Banyumurti mengakui Indonesia masih memiliki perlindungan yang lemah.

Terlihat dari lambannya aparat dalam menghapus twit Ulin dan tidak ada tindakan merendam penyebaran informasi yang salah tersebut. Meski, jelas tindakan Ulin telah melanggar aturan.

2. Kemampuan Saring Informasi Para Warganet, lemah!

“Jempol lebih cepat dari otak”, adalah ungkapan yang tepat menggambarkan para pengguna media sosial. Ketika menerima suatu berita, jarang ada keinginan untuk memastikan lebih lanjut kebenaran berita tersebut.

Padahal salah informasi seperti dalam kasus Ulin adalah cikal bakal penyebaran hoaks. Berita-berita yang masuk, apalagi hanya berupa selentingan kabar dari mulut ke mulut, penting untuk dicari tahu kebenarannya.

Jika belum menemukan kebenarannya, sebaiknya simpan informasi itu untuk diri sendiri. Hindari menyebarkan sebelum yakin akan kebenarannya. “Saring sebelum sharing”, sebuah kalimat pengingat sederhana agar semakin bijak dalam menggunakan media sosial, tapi entah mengapa sulit dilakukan.

3. Minim Informasi Pengaduan Konten Negatif dan Lambannya Penanganan oleh Aparat.

Penyebaran konten negatif memang susah dibendung, terlebih jika dilakukan secara terstruktur dan masif. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) dalam lamannya merilis yang termasuk contoh konten negatif adalah sebagai berikut.

  • Hoaks
  • Pornografi
  • Ujaran kebencian
  • Perjudian
  • Narkoba
  • Penipuan
  • Pishing/ malware
  • Terorisme
  • Kekerasan
  • Pelanggaran HAKI

Terkait hal tersebut, Kemkominfo RI juga telah merilis cara untk mengadukan konten yang negatif. Hal tersebut terangkum dalam infografis berikut.

Pertanyaannya, setelah konten negatif dilaporkan, berapa lama akan ditindak? Sebab, penyebarannya sulit dihentikan jika semakin lama ditindak.

Tindakan yang dilakukan Ulin, apapun alasannya memang tidak dapat dibenarkan. Namun menghakimi dan menghujat tidak juga memberi jalan keluar. Kasus ini merupakan momentum tepat untuk mengevaluasi sistem perlindungan data pribadi dan perilaku buruk para pengguna media sosial di Indonesia.***

Related Posts