Blokir WhatsApp Bukan Solusi Bijak

Beberapa hari lalu ada perbincangan soal wacana Pemerintah Indonesia yang ingin memblokir situs pesan instan WhatsApp. Hal ini disinyalir karena adanya konten vulgar yang ada di salah satu fitur WhatsApp, yakni GIF.

Sebagai informasi, WhatsApp pertama kali mendukung format GIF pada November 2016. Saat itu, para pengguna iOS-lah yang bisa menggunakan format tersebut untuk mengirim pesan.

Menyusul pada Januari 2017, WhatsApp mendukung format GIF untuk para pengguna Android. Dari sini pun semua akar permasalahan terkait konten GIF vulgar timbul ke permukaan.

Dimulai dari pesan berantai yang ada beredar dari grup WhatsApp, lewat Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), pemerintah Indonesia akhirnya melayangkan keberatan terhadap layanan GIF vulgar tersebut.

Saat itu Kemkominfo pun langsung mengambil langkah yang cukup tegas kepada WhatsApp. Jika anak perusahaan dari Facebook itu tidak mengindahkan kemauan pemerintah, terpaksa layanan yang kini digunakan oleh 1.2 miliar orang itu akan diblokir dari Indonesia.

Padahal adanya format GIF pada WhatsApp memberikan keunikan tersendiri. Jika biasanya pengguna hanya bisa mengirimkan gambar, GIF menawarkan tampilan yang berbeda, yakni video dengan durasi singkat dan tanpa suara.

Bahkan bukan hanya WhatsApp saja yang sebelumnya terancam diblokir oleh pemerintah, melainkan beberapa aplikasi perpesanan yang mendukung format GIF, termasuk Telegram.

Untungnya, langkah pemerintah untuk memblok layanan WhatsApp tidak menjadi kenyataan. Meminjam bahasa kaum millenials, pihak WhatsApp sendiri pun gercep dan lebih memilih untuk meniadakan layanan GIF di Indonesia.

Sumber gambar: kompas.com

Hal yang menjadi pertanyaan, kenapa pemerintah Indonesia memiliki mental yang “sedikit-sedikit main blokir”? Padahal lucunya, yang menyediakan konten GIF sendiri bukan dari WhatsApp, tapi pihak ketiga yang bekerja sama dengan WhatsApp.

Sepertinya pemerintah harus mengubah mental yang “sedikit-sedikit main blokir” dan tidak menularkannya ke masyarakat. Pemerintah seharusnya mengutamakan edukasi untuk masyarakat terkait hal apa pun.

 

Ya, pemerintah berperan penting dalam mengedukasi masyarakat. Apa salahnya memberikan edukasi, terutama anak, terkait konten yang baik dan yang tidak baik? Toh sudah sepantasnya anak mengetahui dan bisa membedakan kedua jenis konten tersebut.

Jika boleh, kami berpendapat bahwa tindakan memblokir sebuah aplikasi tidaklah mendidik. Langkah blok aplikasi tidaklah menyelesaikan sebuah masalah, tapi hanya menutup sebuah masalah dan mempersilakan masalah lain timbul.

 

Related Posts

  • Farano Gunawan

    Hahahaha… tadinya gak ngeh gimana “mainan” GIF, gegara berita jadi penasaran deh…