@DamarJuniarto: “Internet Itu Milik Kita Semua”

damarjuniarto

Mungkin tidak terlalu banyak orang yang mengenal sosok @DamarJuniarto di media sosial, namun sebenarnya @DamarJuniarto atau yang akrab disapa Mas Damar ini adalah salah satu senior di dunia media social, khususnya Twitter.

Mas Damar mulai aktif menggunakan Twitter sejak awal kemunculan Twitter di Indonesia. Ketertarikan Mas Damar menggunakan Twitter sebenarnya berawal dari tuntutan pekerjaannya untuk berkampanye, membaca tweet talk/show maupun penggalangan petisi melalui media social.

Baru belakangan ini, Mas Damar mulai menggunakan Twitter untuk aktivitas pribadinya, seperti menyuarakan isi pikiran dan pendapatnya.

Selain menggunakan Twitter, Mas Damar juga dulu sempat menggunakan Friendster dan Multiply. Namun sekarang Mas Damar aktif di Facebook, Path, Instagram, Line dan tentu saja Twitter. Selain itu, Mas Damar juga memiliki website pribadi yang bisa dilihat di sini.

Sebagai seorang Regional Coordinator dari Safenet, dalam Twitter-nya Mas Damar banyak berkicau mengenai berbagai kebijakan pemerintah mengenai dunia digital khususnya media sosial. Menurutnya penting untuk mengkritisi kebijakan atau regulasi pemerintah mengenai internet, sebab kebijakan tersebut nantinya akan mempengaruhi kebebasan berekspresi para netizen. Mas Damar juga mengungkapkan bahwa pentingnya pendapat netizen untuk didengar oleh pemerintah dalam membuat kebijakan seputar dunia digital.

“Pendapat-pendapat (netizen) itu digunakan untuk menyeimbangkan suara pemerintah karena internet itu milik kita semua dan seharusnya tata kelolanya melibatkan banyak pihak. Pemerintah bukan satu-satunya yang memutuskan tetapi harus mengajak elemen lain dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, sampai komunitas.” – Damar Juniarto

Salah satu kebijakan yang dikritisi oleh Mas Damar adalah Surat Edaran mengenai hate speech yang dikeluarkan oleh Kapolri beberapa waktu lalu. Menurutnya isi Surat Edaran tersebut kacau, sehingga perlu direvisi jika ingin diterapkan.

“Wah isi SE Kapolri itu kacau. Bagaimana bisa menangani hate speech kalau pemahaman tentang apa itu hate speech kacau balau. Masa di dalam hate speech ada pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Saya dukung SE kalau isinya diperbaiki.” – Damar Juniarto

Surat Edaran dari Kapolri bukanlah satu-satunya kebijakan yang mengatur tentang dunia digital, masih ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menurut Mas Damar sudah darurat untuk segera direvisi oleh pemerintah.

Menurut Mas Damar, sejak kemunculannya tahun 2008 hingga sekarang, sudah terlalu banyak netizen yang terjerat UU ITE, terlepas dari bersalah atau tidaknya mereka. Kehadiran UU ITE kini banyak disalahgunakan, UU ITE tidak lagi digunakan untuk mencari keadilan, tetapi justru dijadikan alat balas dendam, bahkan dijadikan alat anti demokrasi.

Dari sekian banyak isi UU ITE yang menurut Mas Damar perlu untuk direvisi, pasal 27 Ayat 3 adalah yang paling vital untuk direvisi. Sebab jika tidak segera direvisi UU ITE bisa menimbulkan sikap anti demokrasi.

“Dampak terburuknya demokrasi kita jalan di tempat karena orang yg menggunakan medsos untuk mengkritik malah dipenjara.” – Damar Juniarto

Dengan banyak berkicau di media sosial tentang kebijakan pemerintah mengenai dunia digital, khususnya UU ITE, Mas Damar berharap UU ITE dapat sesegera mungkin direvisi sehingga aktivitas netizen menggunakan media sosial dapat terlindungi dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mendukung kehidupan berbangsa.

Related Posts