Efektifkah Pemblokiran Media Sosial Untuk Menekan Terorisme?

Pada 5 Mei 2019, pemerintah Sri Lanka kembali melakukan pemblokiran media sosial untuk merespons peristiwa bentrokan yang terjadi antarkelompok sipil di Negombo. Wilayah tersebut adalah salah satu tempat yang peristiwa pemboman Gereja dan Hotel pada 21 April 2019.

Sumber: pexels.com dan pngall.com

Dunia berduka pada Minggu pagi. Beberapa Gereja dan Hotel pada dibom oleh kelompok ekstrimis, ketika banyak umat Kristiani tengah dalam perayaan Paskah. Pemboman tersebut menewaskan ratusan orang Sri Lanka, termasuk anak-anak.

48 jam setelah serangan berdarah tersebut, Kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mengklaim bertangung jawab atas peristiwa tersebut. Hal tersebut disampaikan melalui sebuah video propaganda yang beredar melalui media sosial.

Pemerintah Sri Lanka yang telah mengaktifkan status siaga kemudian menerapkan pemblokiran media sosial untuk pertama kali. Pemblokiran tersebut belaku sementara hingga penyelidikan terhadap kasus tersebut usai dilakukan oleh pihak yang berwajib. Media sosial yang diblokir adalah Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, Viber, Snapchat and Facebook Messenger.

Pemerintah Sri Lanka melakukan hal tersebut untuk menghindari penyebaran berita negatif dan salah, yang dikhawatirkan akan semakin menyebar ketakutan. Selain itu, dikhawatirkan pula akan muncul berbagai propaganda yang akan memanaskan suasana di Sri Lanka.

Pemblokiran media sosial pertama kali tersebut dicabut 9 hari setelah pemboman. Lantas, seberapa erat hubungan media sosial dalam lingkaran terorisme hingga dianggap perlu diblokir?

MEDIA SOSIAL DALAM LINGKARAN PENYEBARAN TEROR

Media sosial erat kaitannya dengan teroris dan kasus kekerasan lainnya. Semua pasti ingat peristiwa tragedi Rohingya pada November 2017 dan tragedi penembakan masal di New Zealand pada 15 Maret 2019 bukan?

Seperti yang dilansir pada BBC.com, pihak Facebook mengakui bahwa pada peristiwa Rohingya, platform mereka digunakan untuk menyebarkan kekerasan dan kebencian. Pada peristiwa di New Zealand, bahkan pelaku melakukan siaran langsung melalui platform Facebook juga.

Siaran langsung tersebut pada akhirnya menyebar lintas platform, seperti Twitter, Instagram, Youtube, dan terus menyebar hingga ke seluruh dunia. Akibat positifnya simpati mengalir pada para korban di New Zealand, tapi tidak bisa ditampik fakta bahwa seruan untuk membenci kafir juga muncul. Hal tersebut berpotensi menimbulkan perpecahan.

Di Indonesia, platform yang menjadi favorit para teroris adalah telegram. Seperti yang dilansir kompas.com, Telegram menjadi platform yang sering digunakan oleh para teroris untuk berkoordinasi dan berkomunikasi.

Hal tersebut terjadi karena Telegram tidak bisa disadap karena privasi pengguna sangat dilindungi. Oleh sebab itu, pihak Telegram mengaku tidak merasa berperan dalam peningkatan jumlah teroris.  Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia mengumunkan akan memblokir Telegram pada 2017 lalu.

Indonesia bukan satu-satunya, sebab pada tahun yang sama pemerintah Rusia telah lebih dahulu mengancam melakukan pemblokiran Telegram karena platform tersebut merupakan tempat berkomunikasi para pelaku bom di Saint Petersburg.

Selain pemblokiran pada platform tertentu, ada larangan untuk tidak menyebarkan video aksi teroris. Seperti pada penyerangan di New Zealand, Kominfo bertindak melakukan pelarangan dan menghapusan video penyerangan tersebut.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu mengatakan menyebarkan video tersebut dapat menyebarkan ketakutan pada masyarakat. Ia pun mengerahkan cyber patrol sampai video tersebut benar-benar hilang dari Indonesia.

Di New Zealand sendiri, seelah peristiwa tersebut Perdana Mentri Jacinda Ardern bekerja sama dengena Presiden Perancis, Emmanuel Macron untuk mengupayakan gerakan global menghentikan penggunaan media sosial sebagai sarana mengembangkan terorisme.

Berkaca pada tragedi penembakan masal tersebut, kedua pemimpin negara tersebut berencana untuk mengembangkan kemungkinan  mengganti siaran langsung di media sosial dengan siaran tunda.

This isn’t about freedom of expression; this is about preventing violent extremism and terrorism online,” -Jacinda Ardern

“Ini bukan tentang kebebasan berekpresi; ini tentang pencegahan kekerasan berbasis ekstrimis dan terorisme dalam jaringan” -Jacinda Arden

Lalu, efektifkan tindakan pelarangan dan pemblokiran tersebut?

PRO-KONTA PEMBLOKIRAN MEDIA SOSIAL

Kalangan yang pro terhadap pemblokiran media sosial umumnya adalah pemerintah. Sebagai instansi terbesar dalam suatu negara, memblokir media sosial adalah perkara yang mudah. Di Indonesia misalnya, hal tersebut dilindungi oleh hukum yaitu berbasis UU no. 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pemblokiran secara instan mampu mencegah penyebaran terror dan informasi-informasi sesat. Namun, itu hanya untuk sementara. Peneliti Yudhanjaya Wijeratne, dalam wawacaranya dengan Buzzfeed memparkan , terorisme baik di dunia offline maupun online adalah masalah yang kompleks.

Oleh sebab itu, pemblokiran media sosial tidak menyelesaikan masalah utama terorisme, melainkan hanya masalah permukaan. Akibatnya, para teroris bukan tidak mungkin akan mengganti cara-cara mereka berkomunikasi dan serangan tetap akan terjadi.

Seperti yang diketahui ada perangkat bernama Virtual Private Network (VPN), yang dapat menyembunyikan lokasi asli pengguna gawai dan media sosial. Hal tersebut memungkinkan para pengguna gawai menggunakan media sosial yang diblokir dengan cara membangun jaringan dalam jaringan.

Hebatnya, jika menggunakan VPN, pengguna tidak perlu khawatir disadap, karena tidak ada yang bisa mengetahui anda tengah menggunakan perangkat tersebut. Contoh, banyak pelajar dari luar negeri (termasuk dari Indoensia) yang menggunakan VPN untuk tetap aktif menggunakan Whatsapp di negara RRT, Republik Rakyat Tiongkok.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, rasanya kurang tepat jika blokir media sosial jadi satu-satunya cara untuk memutus jaringan terorisme dalam jaringan sebab para teroris akan terus mengembangkan cara-cara untuk berjaring.

Pemerintah harus terus menyelesaikan masalah dari akar terorisme, yaitu fanatisme, kurang budaya literasi, dan pemiskinan. Tidak lupa, sebagai bagian dari warganet global maupun lokal Indonesia, perlu aktif melaporkan konten-konten yang menyebar hasut kebencian dan berpotensi meningkatkan fanatisme.***

Related Posts