Revisi UU ITE Tinggal Menunggu Waktu

RUITE

Kami masih mengingat di tahun 2014 kemarin, kami diundang untuk menghadiri acara “Temu Demokrasi Digital Indonesia”. Acara tersebut membahas tentang bagaimana kondisi dunia internet di Indonesia. Dari pembahasan “data adalah kunci” hingga membahas tentang beberapa pasal di UU ITE yang harus direvisi. Hal ini dikarenakan pasal-pasal tersebut bisa menjadi efek “bumerang”.

Perjuangan untuk merevisi terus diperjuangkan hingga dibuat acara yang menghadirkan Menkominfo dan Meutya Hafidz. Di sana Rudiantara selaku Menteri yang membawahi urusan ini memberikan angin segar bahwa pasal 27 ayat 3 UU ITE akan direvisi. Mendapat angin segar seperti itu, Damar Junianto dkk mengawal proses revisi UU ini.

Sampai akhirnya ada kabar bahwa UU ITE belum direvisi karena ada naskah atau surat penting dalam proses revisi hilang. 30 November kemarin pun dibuat acara yang bertujuan menegaskan kembali bahwa UU ITE ini harus segera direvisi. Diskusi pun juga bertambah meriah ketika SE Hate Speech atau ujaran kebeencian juga dibahas.

Kami pun juga mewawancarai mas Damar tentang bagaimana pentingnya UU ITE ini untuk segera direvisi. Jawabannya bukan lain sangat penting. Hal ini terkait kebebasan kita beraktivitas di internet dan tentunya keadaan demokrasi kita yang tidak akan berjalan dengan baik. Bagaimana mau berjalan dengan baik? Mengkritik melalui media sosial saja bisa dipenjara.

Perjuangan tidak ada yang sia-sia. Kemarin malam, presiden mengeluarkan secara resmi naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU Revisi UU ITE) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “RUU ini telah dipersiapkan selama setahun terakhir dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat maupun unsur pemerintah yang berkepentingan dengan penerapan UU ITE,” ujar Rudiantara.

Isi UU ITE yang direvisi pun terletak pada pengurangan ancaman pidana menjadi 4 tahun dari 6 tahun. Revisi lainnya pun adalah menegaskan bahwa pasal 27 ayat 3 adalah delik aduan. Sehingga harus ada laporan terlebih dahulu dari orang yang namanya tercemari, sebelum diproses penyidikan. (Untuk rilis resmi pemerintah bisa diklik pada link ini)

Angin segar sudah menghampiri perjuangan merevisi UU ITE ini. Sekarang sudah saatnya kita memasuki fase selanjutnya. Mengawal kelanjutan pembahasan pemerintah dengan DPR terkait UU ITE ini.

Kawal! Perjuangkan!

Related Posts