Rudiantara : Revisi UU ITE akan Dilaksanakan Tahun ini

Revisi UU ITE
Para praktisi teknologi dan informasi dari berbagai lembaga berkumpul kemarin di Hotel Aryaduta, Selasa, (03/02/2014) pada dialog “Kemerdekaan Berekspresi Media Sosial di Indonesia”. Acara tersebut turut pula dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara dan anggota Komisi I DPR RI fraksi Partai Golkar, Meutya Hafid. Rudiantara dan Meuty Hafid turut mendengarkan keluhan para korban-korban UU ITE yang juga hadir pada acara tersebut.

Polemik akan UU ITE yang disahkan oleh mantan Presiden SBY bersama dengan mantan Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta pada 21 April 2008 lalu masih menyisakan permasalahan dalam penerapannya. Bagaimana tidak, UU ITE ini khususnya Pasal 27 ayat 3 kerap kali dijadikan landasan untuk menjerat “curhatan” atau kritik di media sosial ke ranah hukum.

Hingga saat ini tercatat UU ITE tersebut telah memakan korban sebanyak 74 orang. Di antaranya adalah, Prita Mulyasari, Muhammad Arsyad, Ervani Handayani, dan Florence Sihombing. Yang terlihat jelas dari kebanyakan kasus-kasus yang muncul adalah pelapor menggunakan pasal 27 ayat 3 ini untuk meredam kritikan dari masyarakat. Lihat saja kasus Prita Mulyasari, Muhammad Arsyad & Ervani Handayani. Mereka dibuikan karena opini yang berbau kritik terhadap seseorang atau institusi dan lembaga.

Namun kesemua nama yang disebutkan di atas telah mendapatkan penangguhan penahanan dan telah kembali bersama keluarganya masing-masing. Tidak dengan salah seorang Ibu korban UU ITE asal Bandung yang mendapat jeratan yang sama. Uniknya jika Prita, Ervani dan Arsyad menuliskan ungkapan kekecewaannya melalui status yang dapat dilihat publik, Ibu ini dijerat karena fitur pesan yang ia kirimkan kepada kerabat dekatnya. Sang pelapor merupakan mantan suaminya yang telah satu tahun tidak menafkahinya. Dan diduga sang mantan suami ini telah meretas akun Facebooknya dan memeriksa fitur pesan pada akunnya dan mencetak isinya untuk disebarkan kepada keluarga dan kerabat terdekatnya. Pada kasus ini yang justru melanggar privasi merupakan sang pelapor. Hal ini membuktikan bahwa aparat penegak hukum juga masih belum benar-benar paham soal penerapan UU ITE ini. Masih terdapat banyak penafsiran mengenai pencemaran nama baik dalam pasal ini dan harus dijelaskan secara lebih terperinci lagi menghindari korban-korban berikutnya.

Rudiantara mengungkapkan bahwa sebenarnya UU ITE bisa sangat bermanfaat dan mampu melindungi setiap transaksi yang terjadi di dunia maya dan menggunakan perangkat teknologi. Pada awalnya pun pemerintah mengesahkan UU ini untuk melindungi masyarakat. Namun, permasalahannya terletak pada penerapan dan lemahnya kompetensi aparat penegak hukum. Setelah didesak oleh berbagai praktisi teknologi dan informasi, Rudiantara juga mengatakan akan membereskan soal revisi UU ITE tersebut tahun 2015 ini, hanya saja revisi terbatas pada poin-poin yang telah banyak menelan korban tidak semua dicabut. Sementara Meutya Hafid, Politisi Partai Golkar itu sendiri lebih memilih jika Pasal 27 ayat 3 yang mengatur tentang pidana penghinaan dan pencemaran nama baik lewat dunia maya dihapus dari UU ITE. Menurutnya, UU ITE lebih baik fokus pada kejahatan elektronik saja. Anggota Komisi I DPR RI itu juga mengatakan bahwa dirinya akan terus memantau perkembangannya dan akan memperjuangkan terkait revisi tersebut. Dengan diselenggarakannya dialog antara pemerintah, wakil rakyat, praktisi & penggiat TI serta masyarakat juga korban UU ITE ini diharapkan revisi segera dilakukan agar dapat membawa perbaikan pada penerapannya dan tetap melindungi hak-hak sipil dan politik warga negara dalam berekspresi di dunia maya.

Related Posts