Sensor Bikin Netizen Bodoh

 

poster-blokirPagi ini jagat Twitter diramaikan oleh meme yang membandingkan Tiffatul Sembiring dan Rudiantara, karena persoalan pemblokiran situs-situs di Internet. Jika terdahulu, Tiffatul Sembiring memblokir situs-situs yang memiliki konten pornografi, kini Rudiantara memblokir situs-situs yang dicurigai menyebarkan paham radikalisme terkait perkembangan paham ISIS di Indonesia. Namun, apakah pemblokiran situs yang dilakukan keduanya sudah tepat guna dan tepat sasaran?

Pemblokiran situs-situs tertentu jelas dilakukan karena munculnya ketakutan-ketakutan tertentu yang akan mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seperti pemblokiran konten pornografi yang diduga menjadi pemicu tindak kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di sekitar. Begitu pula dengan penyebaran paham radikalisme, ada ketakutan yang muncul bahwa paham tersebut akan menggoyahkan stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memang pemblokiran yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara, tidak dilakukan seperti yang pemerintah China dan Amerika lakukan. Contoh pemblokiran yang dilakukan pemerintah yang paling menggelikan adalah pemblokiran akses ke semua hosting Vimeo, dengan alasan banyaknya konten pornografi yang berkembang di sana dan pemblokiran ini dilakukan oleh seluruh ISP (Internet Service Provider) yang ada di Indonesia. Pemblokiran Vimeo itu dilakukan pada masa Tiffatul Sembiring, namun hingga jabatan Kominfo dipegang oleh Rudiantara, belum adanya perubahan yang berarti. Hingga saat ini pun masyarakat Indonesia belum bisa mengakses Vimeo. Lebih jauhnya, Rudiantara malah memblokir situs-situs yang dianggap menyebarkan paham radikal ISIS.

Seorang pakar terorisme dari International Crisis Group (ICG), Sidney Jones, menyatakan bahwa pemblokiran situs seperti yang dilakukan Rudiantara ini tidak signifikan untuk menekan perkembangan ISIS di Indonesia. “Kalau diblokir, mudah sekali situs penyebar paham radikal lainnya, atau bahkan muncul lewat medium lain,” lanjut Sidney Jones di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. (Baca: Blokir Situs Internet Tidak Signifikan Tangkal ISIS). Begitu juga halnya pornografi, efektifitas program pemblokiran situs porno yang dilakukan pemerintah hanya berkisar 0,1%, sedangkan pengakses situs-situs berkonten porno di Indonesia mencapai 400%. Artinya, hal tersebut memang tidak efektif untuk dilakukan. “Selama ini pemerintah hanya melakukan tindakan kuratif, artinya saat telah menjadi penyakit, baru diobati. Masalahnya, obat yang diberikan tidak tepat, seperti halnya pemblokiran situs-situs tersebut. Padahal akan muncul lebih banyak situs-situs serupa,” kata Wirgrantoro, Sekretaris Jenderal Masyarakat Telematika (MasTel). (Baca: Pornografi di Indonesia).

Bahkan seorang praktisi IT sekelas Onno W. Purbo pun angkat bicara mengenai pemblokiran situs-situs ini. Onno W. Purbo menghimbau pemerintah agar tak sewenang-wenang jika tak ingin disebut sebagai pelanggar HAM, karena hal ini juga telah diatur dalam deklarasi Hak Asasi Manusia. Akses informasi, menurut Onno W. Purbo merupakan HAM yang dilindungi, tentunya jika ingin memblokir sesuatu harus jelas landasannya apa dan pengadilan mana yang merekomendasikannya, karena tidak bisa asal dapat laporan langsung diblokir. “Siapa yang menentukan mana yang baik, buruk, haram, halal, porno, teroris tanpa salah?” ungkap Onno W. Purbo. (Baca: Kominfo bisa Langgar HAM)

Antara keduanya, pornografi dan radikalisme, ketakutan tidak bisa lantas dilenyapkan dengan upaya pemblokiran, karena propaganda dapat muncul di mana saja. Sesuatu akan lebih diminati jika dilarang, masyarakat akan menjadi lebih penasaran dan akan melakukan segala cara untuk mendapatkan akses informasi yang diciderai negara. Masyarakat justru butuh edukasi yang memadai, bukan pelarangan. Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi seperti juga yang tertulis pada Deklarasi HAM Universal.

Related Posts